KORUPSI

Pertarungan putaran dua (2) Pilkada DKI Jakarta tampaknya akan semakin seru, dimana pada pertarungan pertama pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahya (Ahok) yang meraih hasil 43 % suara pemilih berhasil unggul dari pasangan incumbent Fauzi Bowo (Foke) dan Nachrowi Ramli (Nara) dengan 33 % suara.

Banyak analisa dan teori bahwa kekalahan incumbent dalam putaran pertama adalah kepiawaian, kehebatan serta kecerdikan team sukses dari Jokowi untuk mengubah mindset (pola pikir) pemilih untuk memilih pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran pertama Pilkada. Dengan keadaan yang kalah telak dari pasangan Jokowi, Foke dengan team berbenah diri dengan segera merubah strategi dan taktik dalam memenangi Pilkada dalam putaran kedua.

Sekarang dalam bulan ramadhan ini, banyak isu SARA (Suku,Agama,Ras,Golongan) terus berkembang, kampanye yang dijadwalkan oleh KPUD DKI Jakarta pada bulan September telah banyak dilanggar dengan dikemas dalam bentuk seremoni-seremoni yang bertemakan keagamaan, bahkan yang sangat menarik perhatian adalah dari Bang H.Rhoma Irama, yang sekarang ini sedang dalam pemeriksaan apakah Bang Oma terbukti atau tidak dalam dakwahnya berkampanye dan mengandung unsur SARA.

Tetapi itu bukan menjadi hal yang sangat penting karena isu SARA dalam kampanye hitam sudah biasa terjadi di pesta demokrasi di Indonesia, dan bila dilihat dalam kondisi masyarakat Jakarta yang multi komplek serta cerdas mungkin isu SARA sudah usang dan tidak laku lagi dalam hal seperti ini, yang harus diingat dalam memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta adalah tentang kasus Korupsi kedua pasangan tersebut.

Sudah banyak pengguna social media seperti twitter, facebook dan yang lainnya yang mengupas tentang korupsi kedua pasangan,? Karena dalam kampanye pada putaran pertama kedua pasangan belum telihat kedua-duanya berteriak tentang pemberantasan korupsi di tubuh Pemprov DKI Jakarta.

Pemilih juga harus jeli dan melihat banyak berita, dimana pasangan incumbent pernah dilaporkan oleh berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu, para aktivis anti korupsi melaporkan Foke dengan dugaan Foke melakukan Abose Of Power (Penyalahgunaan kekuasaan) serta dugaan mengkorupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Bahkan hal yang sangat mengejutkan terjadi di awal tahun 2012, Priyanto yang menjabat selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta mengagetkan warga Jakarta dengan mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri perihal pengunduran dirinya sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta. Priyanto beralasan bahwa selama menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta tidak pernah difungsikan oleh Gubernur, semua urusan diambil alih oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Fauzi Bowo.

Lebih jauh lagi Priyanto memberanikan diri menerbitkan buku yang isinya tentang alasan dirinya mengundurkan diri sebagai wakil gubernur, korupsi pada tingkat kelurahan sampai Gubernur serta APBD, dalam buku tersebut semua dapat dilihat dengan rinci dan gamblang. Dari salah satu akun terkenal di dunia twitland yaitu @triomacan 2000 sebagai akun wikileaksnya Indonesia yang membuka kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di Negara ini, dalam akun tersebut Foke terlibat dalam penjualan lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos dan Fasum) dengan Bandar-bandar property.

Kita tahu bahwa fasum dan fasos ini sangat penting bagi warga Jakarta yang tiap tahun mengalami bencana banjir, karena fasum dan fasos ini sangat diperlukan oleh warga Jakarta bahkan program dari pemprop DKI Jakarta sendiri menargetkan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari seluruh lahan yang ada di Jakarta dan jikalau benar bahwa Foke telah menjual lahan fasos dan fasum seperti apa yang disebar oleh @triomacan 2000 maka Fauzi Bowo sudah tidak layak lagi untuk memimpin Jakarta ke dua kalinya.

Maka dari itu kita sebagai warga Jakarta terlebih yang mempunyai hak pilih dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta gunakanlah hati yang jernih, bersih serta menjadi pemilih yang berwibawa untuk dapat menyelamatkan Kota Jakarta dari kehancuran, karena untuk menjadi seorang Gubernur bukan hanya menjadi pemimpin dalam urusan pemerintahan tapi juga akan menjadi panutan moral bagi warga yang dipimpinnya.